Palembang,Redmol.id Setelah kuasa hukum MS mengeluarkan serangkaian pernyataan terkait perkara dugaan korupsi dalam pengadaan tanah untuk pembangunan kolam retensi Simpang Bandara Palembang, berbagai informasi yang tidak jelas mulai menyebar luas. Dalam beberapa kesempatan memberikan keterangan kepada media, kuasa hukum tersebut menyampaikan bahwa hasil audit yang dilakukan BPKP Perwakilan Sumatera Selatan kemungkinan mengandung kekeliruan, sehingga akan dilakukan penyesuaian ulang (restatement).
Pernyataan ini langsung menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, terutama setelah berbagai media cetak dan konten di platform media sosial membahas hasil audit khusus BPKP Sumsel yang menyatakan adanya kerugian negara dengan kategori “total lost”.
Sebagian poin yang disampaikan kuasa hukum MS tidak sepenuhnya salah. Hal ini dikarenakan hasil audit tersebut belum dapat diumumkan secara luas karena belum dijadikan dasar dakwaan terhadap pihak yang akan ditetapkan sebagai tersangka dalam proses hukum yang masih berlangsung.
Selain itu, sebelum penyidik Polda Sumsel secara resmi menetapkan tersangka dalam perkara ini, hasil audit juga belum bisa dijadikan bukti hukum untuk menentukan tanggung jawab pihak tertentu.
Namun demikian, perhatian publik lebih tertuju pada bagian lain dari pernyataan kuasa hukum MS yang mengajak Wali Kota Palembang untuk mengembalikan sejumlah uang senilai Rp10 miliar yang disebut milik MS dan telah disetorkan ke rekening Pemerintah Kota Palembang.
Pernyataan ini mengundang berbagai pertanyaan dari masyarakat. Jika memang uang tersebut telah dikembalikan, maka muncul pertanyaan mendasar: pihak mana yang meminta atau memberikan arahan kepada MS untuk menyetorkan sebagian uang ganti rugi tersebut ke kas Pemkot Palembang, serta berdasarkan dasar hukum apa hal itu dilakukan.
Di sisi lain, pernyataan tersebut juga membuat masyarakat beranggapan bahwa proses pembayaran ganti rugi tanah untuk proyek kolam retensi Simpang Bandara memang memiliki masalah. Hal ini semakin diperkuat dengan keterangan bahwa MS hanya menerima sebagian dari total nilai ganti rugi yang mencapai Rp39,8 miliar.
Beberapa kalangan menganggap bahwa pernyataan kuasa hukum tersebut kemungkinan merupakan bagian dari upaya pembelaan agar kliennya tidak dianggap sebagai pihak yang sepenuhnya bertanggung jawab dalam perkara ini. Namun demikian, publik juga mengharapkan bahwa proses hukum yang berjalan dapat mengungkap fakta yang lebih komprehensif, tidak hanya terbatas pada dugaan korupsi dalam pengadaan tanah.
Oleh karena itu, prinsip “follow the money” menjadi sangat penting untuk mengungkap alur pergerakan dana dari anggaran pengadaan tanah senilai Rp39,8 miliar. Mulai dari pihak mana saja yang menerima dana tersebut, siapa yang mengelola proses pengadaan tanah, siapa yang menetapkan nilai ganti rugi, hingga alasan BPKP menyatakan adanya kerugian negara dengan kategori total lost.
